Parlementaria

Komisi IV : Antisipasi Pergerakan Tanah, Irigasi UPTD Cimanuk – Cisanggarung Perlu Diperbaiki

SUMEDANG.SJN COM.-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana mengatakan bahwa Irigasi Wilayah UPTD Cimanuk – Cisanggarung ini dibangun pada tahun 1972, sehingga perlu adanya perbaikan yang paling darurat untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan tanah karena dapat menyebabkan terputusnya aliran irigasi ke 270 hektar di Kecamatan Cisarua yang tidak terairi akibat irgasi ini yang tidak berfungsi.

“Harapan kami kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa mendorong perbaikan daerah irigasi ini, Karena setelah saya berkoordinasi dengan Kepala UPTD butuh dana untuk Sentig Kiri ini sejumlah 13 miliyar, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi pada perencanaan tahun 2022,” ujar Jajang seusai meninjau langsung Daerah Irigasi Sentig, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/04/2021).

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang meninjau Irigasi tersebut menyebut bahwa APBD Provinsi Jawa Barat itu sekitar 40 Triliyun, sehingga pembangunan Infrastruktur Pertanian bisa teratasi.

“Pembangunan Infrasturktur Pertanian yang salah satunya itu adalah pembangunan Irigasi, maka kalua irigiasi ini terairi, insyaallah petani itu bisa menanam hingga 3 kali dalam 1 tahun, tetapi kenyataannya pada saat ini sawah – sawah mereka tidak ditanami karena tidak terairi,” ucapnya.

Disinggung tentang dorongan dan dukungan dari Komisi IV terhadap Pembangunan Irigasi ini, Jajang mendorong kepada TAPD agar alokasi anggaran diutamakan dulu untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian.

“Kami akan mendorong kepada TAPD dan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran khususnya dalam Pembangunan Infrastuktur Pertanian, karena ini sangat mendesak” ucapnya.

“Mungkin ada ribuan masyarakat yang bergantung kepada irigasi ini, padahal hanya membutuhkan anggaran sebesar 13 Miliyar, tapi untuk wilayah Sentig Kanan ini lebih luas lagi bisa mengairi sekitar 800 hektar yang membutuhkan dana sebesar 86 Miliyar. Mudah – mudahan Pemerintah Pusat juga bisa menurunkan DAKnya ke Irigasi ini sehingga Irigasi ini bisa berfungsi Kembali,” ucapnya.

Dirinya Berharap dengan adanya Pembangunan Irigasi ini, dapat menjadikan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Ketahanan Pangan di Indonesia dapat terwujud.

“Mudah-mudahan dengan adanyan Pembangunan Irigasi ini masyarakat bisa bercocok tanam kembali khusunya padi, sehingga menciptakan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Ketahanan Pangan di Indonesia bisa terwujud,” tutup Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS tersebut.(hms/die)