Pemerintahan

Kaleidoskop 2020: Proaktif, Komitmen Pemda Provinsi Jabar Berantas COVID-19

BANDUNG.SJN COM.-PEMERINTAH Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu provinsi paling proaktif selama pandemi global COVID-19 menerpa Indonesia. Untuk diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan dua warga Depok positif COVID-19 pada Senin, 2 Maret 2020 sebagai kasus pertama di Indonesia. Di hari yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil langsung mengumumkan bahwa Jabar Siaga 1 COVID-19.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– pun langsung mengimbau warga untuk ke rumah sakit jika memiliki gejala seperti COVID-19. Sebanyak 27 rumah sakit daerah se-Jabar juga disiagakan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota turut merespons dengan menyiapkan rumah sakit dengan fasilitas isolasi. Imbauan agar warga tidak panik pun masif disampaikan.

“Kalau ada gejala yang mirip (COVID-19), segera proaktif untuk cek dan melaporkan. Saya kira dengan proses itu kita bisa lebih menjaga kesehatan,” ucap Kang Emil di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

Langkah cepat Pemda Provinsi Jabar berikutnya, yakni membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) sebagai pusat informasi faktual dan aktual terkait COVID-19 di Jabar pada Rabu, 4 Maret 2020.

Selanjutnya, pada Minggu, 15 Maret 2020, Pemda Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan memutuskan bahwa pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan di rumah masing-masing secara daring (online). Seluruh siswa jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pun pertama kali belajar dari rumah di masa pandemi selama dua pekan pada periode 16-29 Maret 2020.

Pada 19 Maret 2020 dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jabar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Kang Emil sudah mendorong kepala daerah untuk membelanjakan APBD terutama untuk hibah bantuan sosial (bansos).

Esoknya, pada 20 Maret, ditetapkan Instruksi Presiden No. 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Menjawab arahan Presiden, Pemda Provinsi Jabar dan DPRD Jabar pun sepakat me-refocusing dan realokasi APBD 2019 untuk penanganan COVID-19.

Bentuk gerak cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan COVID-19 juga berwujud dalam pembagian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan perang melawan pandemi. Kepada warga, Pemda Provinsi Jabar juga membagikan jutaan masker, termasuk di dalam paket bansos provinsi.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Kang Emil dan wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum, memastikan tes COVID-19 dilakukan masif se-Jabar guna memastikan peta sebaran dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Pihaknya juga memperkuat laboratorium pengetesan serta rumah sakit rujukan dan pusat isolasi –untuk selanjutnya menjadi istilah 3T: tracing, testing, treatment.

“Semakin banyak tes, semakin banyak kami mendapatkan peta sebaran COVID-19 maupun klaster. Dengan begitu, penanganan akan semakin cepat dan tepat,” ucap Kang Emil saat menyampaikan paparan kepada Country Director UNDP Indonesia Christophe Bahuet pada 27 April 2020.

“Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah),” tambahnya.

Berkat langkah di awal masa pandemi itulah, United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB) atau UNDP Indonesia memuji dan mendokumentasikan upaya Pemda Provinsi Jabar dalam menangani COVID-19 agar menjadi rujukan bagi provinsi lain di Tanah Air maupun Asia.

Saat ini, tes masif masih terus digencarkan, termasuk antara lain di kawasan industri serta di titik-titik kerumunan bagi pelaku perjalanan dan wisatawan.

Upaya memberantas COVID-19 oleh Pemda Provinsi Jabar pun dilakukan dengan menyalurkan Bantuan dari para donatur mulai dari ventilator, test kit, APD, hingga obat-obatan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan rumah sakit rujukan.

Konsep saling menolong juga digaungkan Kang Emil. Tujuannya, meyakinkan masyarakat bahwa solidaritas juga berperan dalam melawan pandemi COVID-19 di Jabar.

“Pandemi COVID-19 ini seperti perang, semua warga negara harus ikut membela negara. Yang memiliki ilmu, bela negara dengan ilmunya. Yang punya harta, bela negara dengan berdonasi hartanya. Yang punya tenaga, bela negara sebagai relawan. Sisanya, bela negaralah dengan disiplin menjauhi kerumunan,” imbau Kang Emil di berbagai agenda.

Langkah proaktif lainnya adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tercatat, PSBB pertama kali diterapkan pada 15 April 2020 di Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), 22 April 2020 di Bandung Raya, dan 6 Mei serentak di Jabar. Saat ini, PSBB masih dilakukan secara proporsional di Bodebek dan secara mikro di desa/kelurahan alias Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Kang Emil juga memperkenalkan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada konferensi pers di Gedung Pakuan, Jumat, 29 Mei 2020, yang merujuk kepada sikap adaptif di tengah pandemi COVID-19 agar aktivitas bisa tetap berjalan namun dengan protokol kesehatan sehingga warga bisa produktif dan ekonomi kembali berjalan.

AKB pertama kali diterapkan bagi 15 daerah di Jabar per 1 Juni 2020. Saat ini, AKB terus dilakukan untuk menjadi budaya atau kebiasaan baru warga Jabar. Penguatan dan pengawasan AKB juga didukung adanya Peraturan Gubernur yang mengatur tertib kesehatan.

Terakhir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar proaktif menjadi relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia yang dilakukan di Kota Bandung –markas Bio Farma. Kang Emil sendiri mengumumkan pendaftaran dirinya sebagai relawan pada Senin, 10 Agustus 2020.

Kang Emil dan unsur Forkopimda Jabar lainnya pun pertama kali memulai rangkaian sebagai relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac di Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Selasa, 25 Agustus.

Kang Emil menegaskan, dirinya dan Forkopimda Jabar menjadi relawan demi meyakinkan masyarakat bahwa proses uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia berjalan lancar dan aman hingga vaksin boleh diberikan.

“Jadi tidak ada istilah rakyat dikorbankan. Semua juga ikut. Maka, gubernur ikut dalam proses ini dan kalau berhasil, nanti saya sampaikan berhasil untuk diproduksi dan kalau tidak berhasil saya sampaikan kurang berhasil. Yakini bahwa pemerintah memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu hadirnya vaksin ini,” kata Kang Emil.
(red)