Kaleidoskop 2020: Ilmiah, Landasan Pemda Provinsi Jabar Menangani Pandemi COVID-19

BANDUNG.SJN COM.-PANDEMI global COVID-19 yang terjadi di dunia ikut berdampak bagi Indonesia. Hingga 30 Desember 2020, total terdapat 727 ribu kasus di Indonesia dengan 21.703 meninggal dunia. Puluhan ribu keluarga kehilangan sosok ayah, istri, anak, orang tua, rekan, atau sahabat terkait penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini.

Selain dampak kesehatan, pandemi COVID-19 di Tanah Air turut menghantam perekonomian Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan penduduk hampir 50 juta jiwa –terbanyak di Indonesia, hampir dua per tiga warganya atau sekitar 38 juta jiwa membutuhkan bantuan di awal masa pandemi.

“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantakkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada wartawan pada Jumat, 8 Mei 2020.

Saat ini, meski perekonomian perlahan pulih dan membaik, ekonomi Jabar di triwulan III-2020 masih mencatat kontraksi sebesar minus 4,08 persen (year-on-year) dibanding triwulan III-2019.

Untuk itu, sejak awal penanganan COVID-19 di Jabar, perlu langkah cepat, cermat, tegas, dan proaktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. Terpenting, semua keputusan yang diambil tersebut berdasarkan pendekatan ilmiah berbasis data dan ilmu pengetahuan.

“Kami menggunakan scientific leadership, membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes,” ujar Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil—saat melakukan pertemuan online dengan United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB) atau UNDP Indonesia pada 27 April 2020.

Kajian ilmiah, juga menjadi dasar Pemda Provinsi Jabar dalam menghitung angka ideal tes dengan metode PCR hingga vaksinasi di Jabar.

Berbagai laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar dalam memetakan pola penyebaran COVID-19 pun selalu mengacu kepada epidemiologi pandemi agar Pemda Provinsi Jabar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam memberantas COVID-19.

Dalam setiap rapat koordinasi mingguan oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, paparan yang disampaikan antara lain terkait perkembangan kasus COVID-19 terkini (termasuk tingkat kesembuhan, tingkat kematian, angka Reproduksi Efektif, Zona Risiko/Level Kewaspadaan), evaluasi PSBB Proporsional dan AKB, penanganan kesehatan (antara lain pengujian sampel, keterisian rumah sakit rujukan, pusat isolasi, dan pemakaman), hingga pemulihan ekonomi termasuk di antaranya penyaluran bansos dan proyeksi ekonomi Jabar.

Dalam semua kegiatannya itu, Pemda Provinsi Jabar juga mengusung konsep Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis/swasta, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media) bekerja sama dengan lembaga kepakaran InJabar, Ombudsman, hingga BPKP.

Dalam edukasi masyarakat terkait AKB dan protokol kesehatan, Pemda Provinsi Jabar juga menerapkan teori komunikasi publik agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh warga Jabar.

Informasi terkait penanganan COVID-19 dengan konten menarik pun intens disebarkan melalui banyak media. Mulai dari media sosial sampai media massa.

“Sehingga responsive government melalui media digital ini sangat menjadi sebuah ukuran keberhasilan kita dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat,” kata Kang Emil saat menjadi narasumber dalam acara Konvensi Nasional Humas Pemerintah 2020: Humas Pemerintah Membangun Kepercayaan Publik via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2020.

“Kami sangat interaktif berkomunikasi selama pandemi. Bisa dilihat dari rilis yang kami buat berkisar ratusan, infografis yang disebarluaskan juga ratusan. Kemudian, konten video pun ratusan dan media luar ruang, serta live streaming juga kami maksimalkan,” tambahnya.

Dengan mengambil kebijakan berdasarkan ilmu secara komprehensif, Kang Emil pun berharap agar Provinsi Jabar mampu melawan pandemi global COVID-19 secara terukur, ilmiah, cepat, dan tepat sehingga arahan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar menekan penyebaran COVID-19 dan mendongkrak perekonomian bisa dengan optimal dilakukan Pemda Provinsi Jabar. (red)